Deddy Sitorus (PDIP), anggota DPR, menyampaikan keluhan warga perbatasan Kaltara yang mengancam pindah ke Malaysia jika kondisi hidup tak kunjung membaik. Keluhan utama yang disampaikan mencakup akses jalan, ketersediaan sembako, dan layanan listrik.
Politikus itu meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut agar ancaman relokasi oleh warga tidak menjadi kenyataan. Pernyataan Deddy ini menyoroti tekanan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
Keluhan utama: jalan, sembako, dan listrik
Deddy menjelaskan bahwa warga di perbatasan Kaltara menyuarakan tiga masalah pokok. Pertama, akses jalan yang memengaruhi mobilitas dan distribusi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ketersediaan dan akses terhadap sembako yang menjadi kebutuhan dasar keluarga. Ketiga, masalah pasokan listrik yang berdampak pada kualitas hidup dan aktivitas ekonomi warga.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan: kesulitan infrastruktur dan pasokan berdampak pada kemampuan warga memenuhi kebutuhan pokok. Deddy menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ini dari sudut pandang kesejahteraan dan keamanan sosial di kawasan perbatasan.
Ancaman pindah ke Malaysia dan implikasinya
Ancaman warga untuk pindah ke Malaysia, sebagaimana diungkapkan Deddy, mencerminkan frustasi akibat kondisi hidup yang dianggap tidak memadai. Pernyataan tersebut menggambarkan potensi dampak serius bila aspirasi warga tidak ditangani, termasuk isu demografis, ekonomi lokal, dan hubungan lintas batas yang lebih kompleks.
Menurut Deddy, sinyal semacam ini seharusnya menjadi peringatan bagi otoritas terkait untuk meninjau kembali kebijakan dan program yang menyentuh wilayah perbatasan, agar warga tidak merasa terabaikan hingga mempertimbangkan langkah ekstrem seperti migrasi ke negara tetangga.
Seruan kepada pemerintah
Deddy meminta pemerintah untuk menanggapi keluhan tersebut dengan langkah yang lebih serius. Ia menyoroti perlunya perhatian terarah terhadap infrastruktur dasar dan ketersediaan kebutuhan pokok, serta upaya untuk memastikan layanan listrik yang andal bagi warga di kawasan perbatasan.
Pernyataan itu menempatkan isu perbatasan sebagai bagian dari agenda kesejahteraan nasional yang membutuhkan koordinasi antarinstansi. Deddy berharap respons pemerintah mampu meredam kekhawatiran warga dan mencegah terjadinya migrasi yang didorong oleh kondisi hidup yang sulit.
Isu ini kembali membuka perbincangan tentang bagaimana kebijakan pembangunan dan distribusi layanan dasar dijalankan di wilayah terluar dan perbatasan, serta pentingnya mendengar suara masyarakat yang terdampak langsung.