Komnas Perempuan mengkritik kebijakan pengendalian penduduk pemerintah yang dinilai menempatkan perempuan sebagai objek. Kritik tersebut menyorot bagaimana upaya pengendalian dianggap memberi beban utama kepada perempuan.
Kritikan ini disampaikan pada 15 Juli 2026 dan menegaskan kekhawatiran lembaga atas arah kebijakan yang dinilai kurang mempertimbangkan perspektif hak dan kesejahteraan perempuan.
Poin utama kritik Komnas Perempuan
Komnas Perempuan menyoroti bahwa kebijakan pengendalian penduduk saat ini dipandang menempatkan perempuan sebagai subjek yang semata-mata menjadi sasaran intervensi. Penilaian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perumusan kebijakan yang seharusnya memperhatikan dampak gender secara lebih komprehensif.
Fokus pada dampak gender
Dalam pernyataannya, Komnas Perempuan menegaskan pentingnya melihat kebijakan kependudukan melalui lensa gender agar tidak membebankan tanggung jawab secara tidak proporsional kepada perempuan. Kritik tersebut menekankan bahwa intervensi publik perlu dirancang dengan mempertimbangkan hak, pilihan, dan kesejahteraan semua pihak yang terdampak.
Pesan untuk perumusan kebijakan
Kritik Komnas Perempuan mengingatkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan dalam program pengendalian penduduk. Pendekatan yang lebih sensitif gender dan berfokus pada keterlibatan seluruh pihak dinilai penting agar kebijakan tidak menjadikan satu kelompok sebagai objek utama intervensi.
Komnas Perempuan mengangkat isu ini sebagai bagian dari pemantauan terhadap kebijakan publik yang berdampak pada perempuan. Pernyataan lembaga tersebut menjadi pengingat bagi pemerintahan dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan aspek hak dan keadilan gender dalam setiap upaya pengendalian penduduk.